Tempat Belajar Pajak Secara Bijak

Ini Dia Prosedur Dapatkan Gratis Fiskal ke Luar Negeri

Selasa, 30 Desember 2008 | 11:56 WIB

JAKARTA, SELASA - Bila anda sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, mulai tahun 2009 ini, anda mendapatkan fasilitas bebas fiskal bila pergi ke luar negeri. Ternyata untuk memperoleh fasilitas gratis fiskal tersebut, kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Berikut prosedur untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

Wajib Pajak (WP) tinggal menyerahkan fotokopi kartu NPWP/ surat keterangan terdaftar (SKT) atau SKT Sementara (SKTS), f selengkapnya.

Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang PPN dan PPnBM 2009

4395 komentar

• Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)
  • ISTILAH-ISTILAH PERPAJAKAN
    • Pengertian Istilah Perpajakan
      • Istilah dalam Perpajakan yang harus dipahami
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    • Dasar hukum dan definisi
      • A. Dasar hukum dan Definisi :
    • Fungsi NPWP
      • B. Fungsi NPWP (Penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
    • Kode seri NPWP
      • Kode Seri Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    • Nomor identitas tunggal WP
      • Nomor Identitas Tunggal Wajib Pajak (SE-02/PJ.9/1998)
    • Kewajiban mendaftarkan diri
      • C. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI
  • Surat Pemberitahuan (SPT)
    • Dasar hukum SPT
      • Dasar hukum:
    • Fungsi SPT
      • Fungsi SPT (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
    • Bentuk, isi dan kelengkapan SPT
      • Surat Pemberitahuan terdiri dari :
      • Isi Surat Pemberitahuan
      • Jenis-Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunnan PPh ( SE-12/PJ/2003)
      • SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26, 22, 23/26, dan 25 harus juga berisi data tambahan antara lain :
      • Untuk SPT Masa PPN juga harus berisi data tambahan tentang :
    • Pengambilan dan penyampaian SPT
      • Pengambilan SPT (KEP-517/PJ/2000)
      • Penyampaian SPT
    • Hal-hal yang berhubungan dengan SPT
      • Pengisian dan Hal-hal yang Berhubungan dengan SPT :
  • Jatuh Tempo dan Tata Cara Pembayaran
    • Dasar Hukum :
      • Dasar Hukum yang Digunakan
    • Batas waktu pembayaran (Penyetoran Pajak)
      • Batas waktu pembayaran (Penyetoran Pajak)
    • Tempat Pembayaran
      • Tempat Pembayaran
    • Mengangsur dan Menunda Pembayaran,Persyaratan yang harus dipenuhi :
      • Persyaratan yang harus dipenuhi :
    • Sarana yang digunakan untuk pembayaran pajak :
      • Sarana yang digunakan untuk pembayaran pajak :
  • Tata Cara Pemindahbukuan
    • Dasar Hukum
      • Dasar Hukum
    • Dasar dilakukan Pemindahbukuan
      • Dasar dilakukan Pemindahbukuan
    • Tata Cara Pemindahbukuan Atas Kekeliruan Pembayaran PPh Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat (KEP-522/PJ/2002)
      • Tata Cara Pemindahbukuan Atas Kekeliruan Pembayaran PPh Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat (KEP-522/PJ/2002)


• Pajak Penghasilan (PPh)
  • Obyek Pajak Penghasilan
    • Penghasilan yang merupakan obyek PPh
      • Penghasilan yang Merupakan Obyek PPh ( Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 )
      • Jenis-Jenis penghasilan :
    • Jenis-Jenis obyek Pajak Penghasilan
      • Jenis-Jenis Obyek Pajak Penghasilan
    • Obyek Pajak Bentuk Usaha Tetap
      • Obyek Pajak Bentuk Usaha Tetap ( Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 )
    • Tidak Termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan
      • Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan ( Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 )
    • Perlakuan PPh atas imbalan bunga yang diterima WP
      • Perlakuan PPh atas Imbalan Bunga yang diterima WP ( SE DJP No. SE-04/PJ.42/2002 Jo SE-01/PJ.33/2005)
  • Subyek Pajak
    • A. Pengertian Subjek Pajak
      • Subjek pajak
    • B. Penggolongan Subyek Pajak (Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2000)
      • 1. Subjek Pajak Dalam Negeri
      • 2. Subjek Pajak Luar Negeri
      • 3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
    • C. Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subyektif
      • Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subyektif
    • D. Perbedaan antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri
      • Perbedaan antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri
    • E. Tidak Termasuk Subyek Pajak Penghasilan ( Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 PPh Jo 574/KMK.04/2000 Jo 532/KMK.03/2002 Jo 69/KMK.03/2003 Jo 243/KMK.03/2003 Jo SE-11/PJ.31/2003)
      • Tidak Termasuk Subyek Pajak Penghasilan ( Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 PPh Jo 574/KMK.04/2000 Jo 532/KMK.03/2002 Jo 69/KMK.03/2003 Jo 243/KMK.03/2003 Jo SE-11/PJ.31/2003)
  • Pengurang Penghasilan Bruto
    • Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
      • Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
    • Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
      • Biaya-Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasian Bruto ( Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 )
    • Penilaian persediaan dalam rangka menghitung harga pokok penjualan
      • Penilaian Persediaan dalam Rangka Menghitung Harga Pokok Penjualan
    • Biaya Bunga
      • Biaya Bunga
    • Biaya entertainment
      • Biaya Entertainment ( SE-27/PJ.22/1986 )
  • Penyusutan dan Amortisasi
    • Harta yang dapat disusutkan menurut ketentuan fiskal
      • Harta Yang Boleh Disusutkan Menurut Ketentuan Fiskal
      • Harta yang tidak boleh disusutkan Menurut Ketentuan Fiskal (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000)
    • Harga perolehan aktiva tetap
      • Harga Perolehan Aktiva Tetap (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000)
    • Metode Penyusutan aktiva tetap
      • Metode Penyusutan Aktiva Tetap (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000)
    • Harta yang tak berwujud yang dapat diamortisasi secara fiskal dan metode amortisasi
      • Harta Tak Berwujud Yang Dapat Diamortisasi ( Pasal 11A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 )
    • Jenis-jenis harta berwujud
      • Jenis-Jenis Harta Berwujud (138/KMK.03/2002)
      • Kelompok II
      • Kelompok III
      • Kelompok IV
  • Koreksi Fiskal
    • Latar Belakang Koreksi Fiskal
      • Latar Belakang Koreksi Fiskal :
    • Jenis-jenis Koreksi Fiskal
      • Jenis-Jenis Koreksi Fiskal :


• Pajak Pertambahan NIlai (PPN)
  • Pendahuluan
    • Mekanisme PPN Indonesia
      • Mekanisme PPN Indonesia
      • Contoh Penghitungan
    • Mekanisme pemungutan PPN
      • Mekanisme Pemungutan PPN
      • Pemungut PPN (Pembeli Khusus) terdiri dari (563/KMK.03/2003)
  • Obyek PPN
    • Obyek PPN dalam pasal 4 UU PPN
      • Obyek PPN dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
    • Obyek PPN dalam pasal 16C dan pasal 16D UU PPN
      • Obyek PPN dalam Pasal 16C dan Pasal 16D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
    • Pengusaha
      • Pengusaha ( Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 )
    • Daerah Pabean
      • Daerah Pabean ( Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 )
    • Barang Kena Pajak
      • Barang Kena Pajak ( Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 )
      • Jenis-Jenis Barang Tidak Kena Pajak (Pasal 4A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 1 s.d. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 )
      • Penyerahan BKP ( Pasal 1A angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 )
      • Bukan Penyerahan BKP/Tidak dikenakan PPN (Pasal 1A angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000)
  • Subyek PPN (Pengusaha Kena Pajak)
    • Kewajiban Pengusaha Kena Pajak
      • Kewajiban PKP
      • Hak PKP dan Proses pencabutan PKP
    • Transaksi antar Pengusaha Kena Pajak yang terdapat hubungan istimewa
      • Transaksi Antar Pengusaha Kena Pajak yang Terdapat Hubungan Istimewa ( Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ) :
    • Pengukuhan pengusaha gabah sebagai PKP
      • Pengukuhan Pengusaha Gabah sebagai PKP ( SE-21/PJ.53/2002 )
    • Pengukuhan pabrik gula sebagai PKP
      • Pengukuhan Pabrik gula sebagai PKP (SE-02/PJ.53/2003)
    • Pengertian Pengusaha Kena Pajak
      • Pengertian PKP (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000)
      • Termasuk PKP (Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000)
      • Pengusaha Kecil (552/KMK.04/2000 Jo 571/KMK.03/2003, SE-33/PJ.51/2003)
  • Dasar Pengenaan Pajak
    • Pengertian dan jenis DPP
      • Pengertian dan Jenis DPP ( Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ):
      • DPP atas penyerahan BKP yang tergolong mewah yaitu sebagai berikut :
      • Harga Jual ( Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ) :
      • Penggantian ( Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ) :
      • Nilai Impor ( Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ) :
    • Nilai lain pedagang eceran
      • Nilai Lain Pedagang Eceran ( 567/KMK.04/2000 Jo 251/KMK.03/2002)
    • DPP atas jasa persewaan ruangan
      • DPP atas Jasa Persewaan Ruangan ( SE-14/PJ.53/2003 )
    • DPP atas PKP real estate dan industrial estate
      • DPP atas PKP Real Estate dan Industrial Estate ( SE-55/PJ.3/1985 ) Jo S-1376/PJ.3/1986 ) :
    • Rokok buatan dalam negeri dan luar negeri
      • Rokok Buatan Dalam Negeri dan Luar Negeri (62/KMK.03/2002 Jo KEP-103/PJ/2002 Jo SE-06/PJ.51/2002)
  • Saat dan Tempat Pajak Terutang
    • Saat pajak terutang
      • Saat Pajak Terutang ( Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemeritah Nomor 143 Tahun 2000 Jo PP Nomor 24 Tahun 2002)Saat Pajak Terutang ( Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemeritah Nomor 143 Tahun 2000 Jo PP Nomor 24 Tahun 2002)Saat Pajak Terutang ( Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemeritah Nomor 143 Tahun 2000 Jo PP Nomor 24 Tahun 2002)
      • Terutangnya Pajak atas Penyerahan BKP Bergerak dan tidak bergerak
      • Terutangnya Pajak atas Penyerahan BKP Tidak Berwujud :
      • Terutangnya Pajak atas Penyerahan JKP :
      • Terutangnya Pajak atas Impor BKP dan Ekspor :
    • Tempat pajak terutang
      • Tempat Pajak Terutang ( Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002)
      • Tempat Terutangnya PPN atas PKP Orang Pribadi ( KEP-525/PJ/2000 )
      • Tempat Terutangnya PPN bagi PKP yang dikukuhkan di KPP WP Besar (KEP-335/PJ/2002 Jo SE-32/PJ.52/2002)
      • Tempat Terutangnya PPN bagi PKP yang dikukuhkan di KPP PND (KEP-394/PJ/2003 Jo SE-34/PJ.52/2003)
    • Sentralisasi tempat pajak terutang
      • Sentralisasi Tempat Pajak Terutang (KEP-128/PJ/2003)
      • Sentralisasi Tempat PPN Terhutang Bagi PKP selain Pedagang Eceran dan PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM melalui media elektronik :
      • Sentralisasi Tempat PPN Terhutang Bagi PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM selain melalui media elektronik :
    • Saat terutangnya pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP yang tergolong mewah antar cabang
      • Terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah dari Pusat ke Cabang atau Sebaliknya dan Antar Cabang

Forum	Topik	Post
Perpajakan
KUP Istilah,sanksi,pengertian lain,dll	2	4
PPh 21 Subjek,Objek,Tarif,cara penghitungan dll	2	2
PPh 22 Subjek,Objek,Tarif,cara penghitungan dll	1	1
PPh Final 4(2) Subjek,Objek,Tarif,cara penghitungan dll	1	1
PPh Badan Forum yang membahas semua hal yang terkait dengan PPh Badan	5	5
PPN dan PPnBM Seluk beluk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	2	2

PENUNJUKAN TOKO RETAIL

Keputusan Dirjen Pajak No. NOMOR KEP-184/PJ/2010 Tahun 2010

PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR PER-19/PJ/2010 Tahun 2010

PPh Pot/Put

Pengirim : Nurul
26-09-2009